President beri sertifikat

Presiden Joko Widodo telah menaruh sertifikat kepada 9.700 tenaga kerja konstruksi.

Hal itu untuk memenuhi kewajiban pekerja konstruksi sinkron UU No.Dua Tahun 2017.

Jokowi berpesan setiap pekerja konstruksi yang mempunyai sertifikat wajib sanggup menyebarkan kualitas pembangunan. Salah satu caranya, pelaku konstruksi mulai menerapkan teknologi pada dalam mengelola infrastruktur.

“Beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena setiap saat teknologi berubah mengingat kemajuan teknologi yg sangat cepat termasuk pada bidang konstruksi,” ujar Jokowi di GBK, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Mantan Gubernur DKI itu juga mengingatkan jangan sampai acara akselerasi infrastruktur jadi ajang buat jual beli transaksi selembar tunjangan profesi. Karena tujuan utamanya pekerja diberikan sertifikat untuk meningkatkan kinerjanya.

“Sehingga tujuan utama bagi peningkatan kualitas bagi energi kerja konstruksi tidak tercapai,” ungkap Jokowi.

Jokowi menambahkan mutu kualitas baku sebuah proyek infrastruktur wajib ditingkatkan. Sehingga bukan sekedar cepat, akan tetapi Jokowi ingin kualitasnya dalam proses pengerjaan bisa lebih baik. Baku yang terdapat

“Saya minta mutunya, kualitasnya standar standarnya betul betul kita jaga bersama,” kata Jokowi.

Ombudsman RI menyatakan kecelakaan beruntun dalam sejumlah proyek infrastruktur selama kurun 3 bulan ini menandakan adanya potensi maladministrasi dalam proses pelaksanaannya.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie meminta agar Pemerintah segera mengevaluasi kondisi ini yg telah tergolong krisis menuju darurat keselamatan.

“Kecelakaan-kecelakaan tadi telah menurunkan agama publik terhadap kualitas, keamanan dan keselamatan infrastruktur yg sedang dibangun pemerintah,” istilah Alvin dalam fakta resminya, Selasa (20/2/2018).

Ombudsman RI pula meminta pada Pemerintah buat segera menaruh santunan kepada korban yang cedera serta santunan bantuan bagi famili korban yg meninggal menjadi wujud tanggungjawab.

“Perlu tindakan luar biasa buat menghentikan kecelakaan ini & mengantisipasi kecelakaan-kecelakaan berikutnya,” jelas Alvin.

Alvin menambahkan, beberapa hal yang perlu ditingkatkan pengawasannya seperti kedisipilinan Prosedur Operasional (SOP) teknis; kepatuhan terhadap panduan Keamanan, Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) dan pemenuhan terhadap kualitas, kompetensi & jumlah tenaga kerja serta tenaga pakar yg dipekerjakan.

Selain itu, memastikan bahan yang digunakan sinkron spesifikasi teknis, baik secara kualitas juga kuantitas.

Ombudsman RI meminta mengusut balik kualitas & jumlah indera berat serta alat-alat kerja yg dipakai. Mengecek balik desain dan rencana kerja, apakah sudah mencakup aspek keamanan & keselamatan terhadap curah hujan, banjir & gempa.

Juga, mempelajari balik planning tanggap darurat dan mitigasi kecelakaan, meninjau kembali struktur organisasi & kompetensi personel dalam Manajemen Proyek.

Berikutnya, meninjau kembali jadwal kerja, jumlah jam kerja dan istirahat pekerja, jangan hanya kejar tayang namun biarkan aspek teknis & K3. Tidak semua proses teknis bisa dipercepat.

Terakhir, kata Alvin balik meninjau kapasitas kontraktor pelaksana proyek. Apakah kapasitas mereka sahih-benar sanggup melaksanakan sedemikian banyak proyek besar secara simultan.